Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) kembali menyuarakan keluhan terkait penerapan sistem QR Code MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi. Mereka menilai implementasi saat ini belum efektif dan berdampak langsung terhadap kelancaran operasional armada logistik yang bergantung pada solar subsidi.
Sejak diberlakukannya kebijakan pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code, sejumlah sopir truk disebut mengalami kesulitan dalam proses pengisian di SPBU, baik karena antrian panjang, gangguan sistem, maupun keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah. Kondisi ini memicu keterlambatan distribusi barang dan berpotensi meningkatkan biaya operasional.
Aptrindo menilai bahwa kebijakan digitalisasi BBM subsidi sebenarnya baik dari sisi transparansi, namun perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar tidak menghambat produktivitas sektor transportasi darat yang menjadi urat nadi logistik nasional.
Gangguan Sistem dan Antrian Jadi Keluhan Terbesar
Banyak pengemudi melaporkan bahwa proses verifikasi QR Code sering mengalami error, terutama pada jam sibuk atau di SPBU yang memiliki koneksi internet lemah. Selain itu, jumlah jalur pengisian khusus pengguna QR Code yang terbatas membuat antrian semakin panjang.
Aptrindo menegaskan bahwa sistem yang tidak stabil akan menimbulkan kerugian besar, karena setiap keterlambatan armada berdampak langsung pada biaya operasional, tarif logistik, dan jadwal distribusi barang.
Di beberapa daerah, sopir truk bahkan harus berpindah SPBU karena QR Code tidak dapat dipindai. Hal ini membuat efisiensi pengisian BBM menurun drastis, padahal sektor logistik harus beroperasi dengan kecepatan dan ketepatan tinggi.
Aptrindo Dorong Pemerintah Prioritaskan Stabilitas Sistem
Melihat berbagai kendala tersebut, Aptrindo meminta pemerintah melakukan evaluasi total mulai dari kesiapan SPBU, jaringan internet, kapasitas server MyPertamina, hingga pelatihan petugas lapangan. Evaluasi dianggap penting agar kebijakan digital tidak justru menjadi penghambat produktivitas industri.
Aptrindo juga mengusulkan agar sistem verifikasi dibuat lebih fleksibel, misalnya memberikan opsi verifikasi offline bagi daerah dengan jaringan internet terbatas, atau menyediakan jalur khusus truk angkutan logistik di SPBU dengan volume tinggi.
Digitalisasi semestinya mempermudah. Ketika infrastruktur belum siap, justru terjadi penundaan distribusi dan bertambahnya beban operasional. Sektor logistik membutuhkan sistem yang stabil, cepat, dan bisa diandalkan di seluruh daerah.
Dampak ke Logistik Nasional Jika Sistem Tidak Diperbaiki
Jika persoalan QR Code MyPertamina tidak segera ditangani, industri logistik diperkirakan mengalami:
- Meningkatnya biaya operasional akibat waktu tunggu lebih lama
- Menurunnya ketepatan waktu pengiriman barang
- Terganggunya rantai pasok dan jadwal distribusi
- Kenaikan tarif angkutan barang bagi konsumen
Aptrindo menekankan bahwa Indonesia tengah mendorong efisiensi logistik nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berdampak pada aktivitas transportasi harus dipastikan matang sebelum diterapkan secara luas.
Mereka berharap evaluasi QR Code MyPertamina segera dilakukan agar digitalisasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan, bukan malah menjadi faktor penghambat.
Sulit Akses BBM Subsidi, Aptrindo Minta Evaluasi Total Implementasi QR Code MyPertamina