Kebijakan Fiskal Pro-Bisnis Jadi Sorotan di ALFI CONVEX 2025: Menkeu Bahas Langkah Perkuat Industri Logistik Nasional

ALFI CONVEX 2025 kembali menghadirkan tokoh kunci dalam industri ekonomi dan logistik nasional. Pada sesi Batam Conference, yang digelar Jumat, 14 November 2025 di Hall 3A ICE BSD, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadeewa menjadi pembicara utama dalam diskusi bertajuk:

“Kebijakan Fiskal Pro-Bisnis: Mendorong Daya Saing dan Pertumbuhan Industri Logistik Nasional”

Sesi ini dimoderatori oleh Akbar Djohan, Ketua Umum DPP ALFI, yang mengarahkan diskusi pada tantangan fiskal dan kebutuhan industri terhadap kebijakan yang lebih adaptif dan mendukung efisiensi rantai pasok.


1. Fokus Utama: Kebijakan Fiskal untuk Menekan Biaya Logistik Nasional

Dalam paparannya, Menkeu menyoroti bahwa salah satu komponen penting dalam memperkuat industri logistik adalah:

  • penciptaan kebijakan fiskal yang ramah investasi,
  • pembaruan insentif industri,
  • peningkatan efisiensi biaya pelayanan logistik,
  • dan dukungan fiskal untuk infrastruktur transportasi serta depo kontainer.

Indonesia masih memiliki biaya logistik yang lebih tinggi dibanding beberapa negara ASEAN. Karena itu, kebijakan fiskal pro-bisnis menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional.


2. Tantangan Fiskal di Sektor Logistik

Beberapa tantangan yang dibahas antara lain:

  • ketimpangan beban biaya antara pelabuhan dan hinterland,
  • kompleksitas administrasi ekspor-impor,
  • tarif layanan logistik yang belum sepenuhnya efisien,
  • kebutuhan penyesuaian pajak untuk sektor depo, warehousing, dan transportasi darat,
  • serta rendahnya digitalisasi di beberapa klaster logistik.

Kebijakan fiskal baru diharapkan dapat membuka ruang pertumbuhan lebih sehat dan lebih terukur.


3. Digitalisasi Jadi Fondasi Kebijakan Modern

Dalam sesi diskusi, digitalisasi kembali menjadi topik strategis. Menkeu menekankan pentingnya:

  • sistem data terintegrasi antar lini logistik,
  • transparansi arus kontainer dan barang,
  • penyederhanaan administrasi berbasis digital,
  • serta penguatan interoperabilitas antar pelaku supply chain.

Sektor depo kontainer disebut sebagai salah satu titik kritis yang akan sangat terbantu oleh digitalisasi. Karena area ini berhubungan langsung dengan:

  • gate in/gate out kontainer,
  • validasi data inventaris,
  • kesiapan arus ekspor-impor,
  • serta komunikasi dengan pelabuhan dan trucking.

4. Relevansi bagi ASDEKI & Anggota Depo Kontainer

Kebijakan fiskal pro-bisnis baru ini dapat menjadi momentum bagi depo-depo yang tergabung dalam ASDEKI untuk meningkatkan:

  • efisiensi operasional,
  • akurasi data kontainer,
  • kepatuhan regulasi administrasi,
  • dan pengendalian biaya operasional harian.

Dalam konteks ini, banyak operator depo mulai melirik sistem modern yang bisa membantu:

  • pencatatan otomatis,
  • pelaporan fiskal lebih tertib,
  • dan pengelolaan kontainer secara real-time.

Salah satu sistem yang relevan adalah Digital Management System (DMS) versi 2 dari eLOGI, yang sejak versi perdananya pernah digunakan oleh sejumlah depo besar, termasuk Depothub yang kini berada di bawah asosiasi ASDEKI.
👉 https://elogi.id/layanan/dms

DMS dinilai dapat membantu depo memenuhi tuntutan kebijakan fiskal modern, terutama dalam transparansi data dan penurunan potensi biaya yang tidak perlu.


5. Penutup: Industri Logistik Menuju Ekosistem Lebih Sehat & Kompetitif

Sesi Batam Conference di ALFI CONVEX 2025 memperlihatkan bahwa pemerintah semakin menyadari kebutuhan harmonisasi antara kebijakan fiskal dan operasional industri logistik.

Dengan:

  • kebijakan fiskal yang pro-bisnis,
  • digitalisasi depo dan supply chain,
  • serta kolaborasi pemerintah dan asosiasi seperti ALFI & ASDEKI,

Indonesia memiliki peluang besar untuk menurunkan biaya logistik dan memperkuat daya saing nasional menuju 2045.

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *